JAKARTA – Larangan mudik Lebaran 2021 telah diputuskan oleh Pemerintah pada 26 Maret 2021. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3).
Larangan mudik Lebaran 2021 akan dimulai tanggal 6-17 Mei. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang tejadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
“Sesuai arahan bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” tegasnya saat konferensi pers usai rakor melalui media daring.
Berkaitan dengan larangan mudik Lebaran 2021, sejumlah lembaga negara telah, sedang dan akan melakukan sejumlah langkah untuk mendukung keputusan bersama tersebut.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak 12-25 April 2021 menggelar operasi keselamatan dalam rangka sosialisasi peniadaan mudik.
Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Istiono, MH, mengatakan, operasi keselamatan menyasar masyarakat sebagai sarana sosialisasi agar mengundurkan niat mudik Lebaran.
“Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat sadar untuk mengurungkan niat mudik pada Lebaran 2021 baik sebelum atau sesudah peniadan mudik pada 6 – 17 Mei 2021,” harapnya.
Menurutnya Polri akan menghalau mereka yang nekad mudik meski sudah dilarang. Polri akan membuat 333 titik penyekatan dari Bali – Lampung. Dia memastikan jajaran Polri akan berjaga 24 jam agar tidak ada pemudik yang lolos dari pos-pos penyekatan.
Sementara Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Rudi Antariksawan, menyatakan akan menambah titik-titik penyekatan untuk mengantisipasi masyarakat yang mencuru start mudik. Jumlah pos penyekatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan ditambah menjadi 34 titik.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Peraturan ini sebagai dukungan sekaligus tindak lanjut terhadap larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan, jenis-jenisangkutan darat yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini yaitu: kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
“Pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti: yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinannya, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat,” kata Budi.
Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi: kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; mobil barang dengan tidak membawa penumpang; kendaraan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran indonesia warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sepedamotor.com sendiri mendukung kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 agar Covid-19 tidak menyebar liar. ##
Discussion about this post